"Pemko Batam punya hak 6 persen atas lahan di setiap lahan yang dikelola Developer. Lahan 6 persen tersebut adalah untuk fasos dan fasum. Lahan itu harus diminta sebelum IMB para Developer diterbitkan Pemko Batam. Kalau lahan Fasos/Fasum itu memadai untuk dibangun sekolah, bangun saja sekolah," kata Djoko Mulyo usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para orang tua murid SD Negeri 007 Lubuk Baja, Rabu (1/8).
Mengenai soal BP Batam selaku penguasa lahan yang mana saat ini terkesan sangat minim memperhatikan sarana pendidikan di Batam, dikatakannya kalau memang ada lahannya, baiknya dihibahkan saja ke Pemko Batam.
"Harusnya kalau ada lahan kosong yang belum ada pemiliknya, baiknya BP Batam mengibahkannya ke Pemko Batam supaya dapat dibangun gedung sekolah agar polemik pendidikan dalam hal kekurangan kelas di Batam ini bisa teratasi," katanya.
Sebagai Ketua di Komisi IV yang membidangi kerja bidang pendidikan, Djoko juga mengaku kalau dirinya sangat prihatin melihat minimnya sarana pendidikan Negeri saat ini di Batam sehingga di setiap tahun ajaran baru, selalu terjadi masalah karena kekuarangan ruang kelas.
"Harapannya, pengembang (developer), BP Batam dan Pemko Batam dapat bersinergi, agar lahan untuk gedung pembangunan gedung sekolah-sekolah Negeri bisa tetap tersedia karena kuncinya itu ada di lahan," tutupnya.
Penerimaan ajaran baru yang baru lalu, ditemukan banyak ketimpangan sosial di tengah masyarakat Batam.
Kendati diberlakukan sistem zonasi, sistem itu ternyata bukan jadi solusi, malah membuat menambah kekecewaan bagi sebagian para orang tua murid, sebab banyak calon murid yang ditolak masuk di sekolah dekat rumahnya dengan alasan nilai rendah.
Penyaringan nilai selalu dilakukan karena daya tampung ruang kelas sekolah tidak mampu menampung calon murid yang mendaftar.
Tidak menutupi, ada banyak pihak yang memamfaatkan kekurangan ruang kelas sekolah di Batam ini. Biasanya dengan diam-diam para orang tua calon murid dimintai uang oleh oknum-oknum supaya si calon murid diterima.
Terbukti, pada hari Senin siang tanggal 16 Juli 2018 lalu, Kepala sekolah SMP Negeri 10 Sei Panas, terkena Operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli Polresta Barelang
(Cn)