Dalam postur Rancangan anggaran tahun 2021 pemkab Enrekang mematok 1,6 Trilyun dengan kesempatan meraih pinjaman bana PEN dari pusat sebesar 516 milyar.
“Kita masih bahas RAPBD 2021 sambil menunggu informasi dan kepastian dari pusat mengenai pinjaman dana PEN tersebut,"aku ketua TPAD Dr. H Baba, SE. MM yang juga Sekda Enrekang (28/11).
Dikatakan Dr. Baba, dalam platform rencana kegiatan bersumber dana PEN 516 Milyar sebagai amunisi dialokasikan pada Dinas PU sebesar 355 milyar dan sisanya 161 milyar untuk sektor lain yang tak kalah prioritas.
"Pemkab Enrekang belum MoU dalam bentuk PEN yang belum dipastikan berapa besar pinjaman PEN yang akan disetujui oleh pusat,"katanya.
Terkait besaran anggaran pinjaman, lanjut Dr. H Baba, SE. MM pihaknya optimis akan diakomodir Menkeu RI, sebab pengajuan itu telah terprogram dianggaran Menkeu TA 2021.
"Pemda Enrekang optimis kalau pemerintah pusat tetap memberikan pinjaman itu sesuai pengajuan yakni sebesar 516 Milyar,"yakinnya.
Terkait masih adanya defisit sebesar 35 milyar dinilai Sekda Dr. H Baba, SE. MM masih bersifat positif karena defisit terjadi adanya pembangunan infrastruktur yang akan dimanfaatkan masyarakat itu diprioritaskan.
"Infrastruktur yang semakin baik baik jalan, kesehatan,irigasi dan lainnya akan meningkatkan akses ekonomi masyarakat, pelayanan makin baik sehingga masyarakat lebih sejahtera,"tegas Dr. Baba.
Selanjutnya Wakil ketua TAPD kepala Bappeda-Litbang Dr. Chaidar Bulu, ST. MT jelaskan, kesiapan SDM di OPD yang mendapatkan porsi anggaran PEN perlu diperhatikan agar pelaksanaan anggaran PEN terlaksana secara profesional.
Di sesi antara banggar dengan OPD juga terjadi diskusi mendalam dan detail, banggar dewan mengidentifikasi muatan RKA masing-masing OPD sehingga memunculkan pertanyaan, pernyataan dan saran.
Para OPD telah memberikan klarifikasi/jawaban terhadap pertanyaan dewan. Misalnya di Dinas PU terkait belanja modal/infrastruktur yang direncanakan di tahun 2021.
Dinkes sekaitan pelayanan rumah sakit, ketersediaan obat dan bahkan skenario pemda dalam penanganan covid 19.
Dinas Sosial terkait program-program sosial, kelompok kelompok masyarakat yang termarginalkan.
Juga proporsi anggaran Dinsos dalam rangka memfasilitasi kegiatan data Base penerima bantuan sosial.
Lalu Dinas perizinan terkait penegakan aturan izin mendirikan bangunan agar bersikap tegas serta dihubungkan konsep RTRW Enrekang.
"Penajaman dalam diskusi TAPD dalam pembahasan RAPBD tahun 2021 diharapkan agar program ditahun 2021 mampu mewujudkan Visi Misi Bupati periode RPJMD tahun 2018-2023,"Ucap Dr. Chaidar Bulu, ST. MM.
Masih Tim TAPD kabid. Perencanaan makro Bappeda-Litbang Sumardin,SE.M.AP katakan, pembahasan di dewan antara TAPD dan Banggar berdinamika pembahasan diskusi terkait proporsi anggaran belanja operasi di KUA-PPAS dengan di RAPBD 2021 yang mengalami perubahan.
Kata Sumardin, perbedaan itu dikarenakan utang jangka pendek didalam dokumen PPAS dalam pengeluaran pembiayaan namun dalam RAPBD telah disebar ke dalam belanja modal masing masing OPD.
Lalu terkait anggaran PEN, dewan mempertanyakan optimalisasi pelaksanaan PEN khususnya ditingkat lapangan mengingat begitu besar dana PEN yang rencana dipinjam oleh pemda.
Kata Sumardin, anggaran PEN sifatnya bertahap berdasarkan progres fisik. Sebab dalam pekerjaan infrastruktur jalan ternyata dapat menganggu mobilisasi material, maka pola dilakukan dihadirkannya skala prioritas pekerjaan.
"Dibutuhkan perencanaan lebih awal sehingga ketika pasca MoU antara Pemda dan pusat maka pekerjaan dapat dilaksanakan secepatnya,"papar Sumardin,SE.M.AP.
Senada Kabid perencanaan anggaran Mawarsi, M. AP menyatakan, dalam postur RAPBD tahun 2021 memuat tunjangan kinerja (tukin) bagi ASN.
"Hal ini salah satu kebijakan bapak Bupati dalam rangka
meningkatkan profesionalisme dan kinerja sekaligus kesejahteraan ASN lingkup kabupaten Enrekang,"akunya.
(liq)