Meraka datang untuk menggelar aksi unjuk rasa terkait Permasalahan PT.MIPI yang dinilai melanggar konstitusi yang mana salah satunya perusahaan tersebut tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Koordinator lapangan Zulkarnain menjelaskan, "Hadirnya PT. MIPI dengan tidak adanya izin apapun yang diterbitkan oleh pemerintah maka jelas sebuah pelanggaran konstitusi, yang mana hari ini perusahaan tersebut telah terbangun megah serta beroperasi,"pungkas Zulkarnai selaku Koordinator Umum aksi tersebut.
Kami meminta kepada pemerintah untuk bersikap tegas menyikapi problematika yang terjadi sesuai aturan yang ada, baik itu sangsi administrasi maupun sangsi pembongkaran gedung yang di anggap bermasalah sambungnya.
Diwaktu yang sama Ary Kusuma selaku Koordinator Lapangan juga menambahkan,"Kami menilai pemerintah sejauh ini hanya janji dan janji untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun sampai detik ini tidak ada langkah kongkrit yang di lakukan,"Lanjutnya.
"Maka dari itu kedatangan kami hari ini menuntut agar langkah-langkah kongkrit mampu di lakukan pemerintah, untuk pembuktian itu kami minta pemerintah mau menandatangani nota kesepahaman yang kami siapkan,"ujarnya.
"Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Hasfarizal Handra juga mengatakan memang benar PT tersebut tidak memiliki dokumen apapun, untuk itu dalam waktu dekat kami akan melakukan upaya pemanggilan pihak perusahaan yang di hadiri OPD terkait,"Ujarnya
Akhir dari aksi tersebut ditandatangani lah selembar nota kesepahaman antara mahasiswa dan pemerintah yang di tandatangani oleh Ariantomi Yandra selaku Ketua Umum Hima Persis Kepri dan Hasfarizal Hendra selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut.
(Iwan)