Kwarta5.com Batam - Menanggapi adanya kabar tentang pembentukan provinsi khusus Batam dari berbagai pihak, Amsakar Achmad, Wakil Walikota Batam usai menghadiri rapat paripurna di Dprd kota Batam ketika dimintai tanggapannya oleh media menanggapi dengan santai. Dikatakan Amsakar bahwa itu adalah Wacana Prematur, Jumat (12/5/2017).
" Ya..adanya wacana ingin membuat Batam menjadi provinsi khusus, menurut saya itu wacana yang masih sangat prematur dan tergesa-gesa. Mengapa saya katakan demikian prematur, karena Kepri ini belum lagi lama berpisah dari Riau daratan dan sekarang Batam malah dihadapkan dengan wacana mau pisah dari Kepri, seperti yang saya katakan tadi, itu wacana sangat prematur yang terburu-buru. Apalagi di tengah kondisi Batam jeblok (merosot=red) saat ini, ditambah lagi dengan anggaran PAD Pemko Batam plus dari BP Batam Rp 1,8 Triliun total hanya Rp 5,1 Triliun, menurut saya saat itu belum memadai untuk Batam menjadi Provinsi, ibarat anak bayi yang lahir prematur, kita tahu sendiri bagaimana kondisinya, pasti ada kekurangan dan kita tidak mau itu kedepannya jadi salah." kata Amsakar.
Merebak kabar pembentukan provinsi Batam ini memang sudah lama bergulir di tengah masyarakat sejak Ahmad Dahlan masih menjabat sebagai walikota Batam.
Kabar ini tersiar sebelumnya saat hebohnya pencalonan para kandidat Paslon untuk Cagub dan Cawagup di provinsi Kepri.
Tak lama dari itu, setelah usai berselang beberapa bulan dari pelantikan Walikota Batam, anggota DPD-RI, Djasarmen Purba lalu meresponnya, namun tidak seheboh seperti saat ini.
Sempat dingin, namun isu ini kembali hangat di media sosial terutama di group-group WA masyarakat di Batam. Setelah adanya usulan kenaikan tarif UWTO, bahkan sempat terjadi miss komunikasi antara BP Batam dan Pemko Batam dan terlontar bahasa dari Walikota Batam yang menyebutkan Ketua BP Batam, 'Tukang ngibul'.
Lengkaplah sudah, kenaikan TDL juga diduga menjadi salah satu faktornya merebaknya isu ini, apalagi dengan telah keluarnya Pergub 21, masyarakat Batam menilai Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dan anggota Dprd Kepri, tidak lagi dengan pro rakyat.
Dan semakin heboh lagi ketika Mantan Presiden RI ke-3, Prof. Dr.-Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, FREng berkunjung ke Batam dan mengatakan kalau dirinya setuju Batam menjadi provinsi.
Selain itu, wacana pembentukan provinsi Batam ini ternyata juga didukung sebagaian kalangan anggota Dprd Batam. Ketika ditanya apa alasan mereka untuk mendukungnya, salah seorang anggota dewan dari Fraksi Demokrat kepada media ini menuturkan, katanya lebih sangat baik bila Batam bisa menjadi Provinsi.
"Kalau Batam jadi provinsi jelas itu lebih baik, PAD bisa kita gunakan sendiri. Kalau pun ada bantuan dari pusat tentu bisa langsung ke Batam, tidak harus via-via lagi. Nah jika Batam menjadi Provinsi terjadi maka pembangunan pun cepat terlaksana." kata anggota komisi IV Dprd Batam tersebut menanggapi.
Kembali ke Wakil Walikota Batam lagi, sebelum mengakhiri tanggapannya Amsakar juga mengatakan dengan tegas, katanya dari anggaran yang terbatas saat ini, artinya Batam belum siap untuk itu.
" Wacana itu sah-sah saja tapi wacana untuk kedepannya, untuk saat ini wacana itu terlalu dini kita lakukan. kita harus mengetahui karena untuk menjadi sebuah daerah provinsi minimal harus ada 5 Kabupaten kota. Sementara dana yang ada sangat terbatas, mengapa belum bisa, karena kita harus membangun 5 kantor Bupati dan 5 kantor Dprd. Ditambah lagi infrastruktur yang ada saat ini, tentu masih belum mendukung." tandas Amsakar. (Cn)