Dalam Musrenbang tahun ini agar tepat sasaran, maka para peserta dan seluruh OPD yang hadir, dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing disesuaikan dengan domain yang akan dibahas.
Khusus untuk kelompok 1 yang membahas mengenai Infrastruktur dan Kewilayahan, dipimpin oleh Kepala Biro Pembangungan, terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertamanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan serta Dinas Komunikasi dan Informatika.
Dalam Musrenbang ini disampaikan rekapitulasi usulan masing-masing Kab/Kota yang telah diakomodir oleh Pemprov Kepri sesuai dengan kekuatan anggaran yang ada.
Jika ada hal-hal yang prinsipil dan sifatnya urgensi, yang belum terakomodir, maka di forum inilah kesempatan terakhir untuk memperjuangkannya. Secara konfrehensif isu-isu strategis masing-masing Kab/Kota hampir sama, yakni berkaitan dengan pelayanan dasar tentang minimnya fasilitas infrastruktur mulai dari jalan, jembatan, listrik, kawasan kumuh yang berada di bibir pantai, perumahan dan pemukiman warga yang perlu sentuhan rehabilitasi.
Saat ini masing-masing Kab/Kota di Kepri mengalami masalah utama yakni ketersediaan air bersih. Yang paling krusial adalah krisis air di Bintan. Untuk itu demi tersedianya stok air, masing-masing Bupati dan Walikota memperhatikan setiap kebijakan, kegiatan, serta proyek yang benar-benar ramah lingkungan dan memperhatikan tata ruang dalam master plan pembangunan ke depannya.
Maka dari itulah, Bupati Lingga, Alias Wello tidak setuju dengan perkebunan sawit, karna tanaman ini rakus akan air. Hal ini mengakibatkan ketersediaan air tanah bisa terkuras habis, yang akhirnya berdampak terhadap keberlangsungan hidup masyarakat.
Awe (sapaan akrab) menambahkan, untuk itu kawasan hutan lindung yang merupakan daerah penyangga dan resapan air, haruslah benar-benar dijaga dan steril dari berbagai kepentingan untuk hajat hidup msyarakat sehingga stok air kita tetap tersedia.
Berbagai argumentasi dan usulan yang diperjuangkan oleh masing-masing Kab/Kota pada akhirnya kandas dikarenakan keterbatasan anggaran. Untuk itu hal-hal yang sifatnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, akan diusulkan masuk ke dalam usulan APBN.
Untuk Kepri, masalah jaringan internet yang masih belum merata, akses yang belum optimal, tower yang masih banyak yang belum berdiri menjadi masalah utama dalam Komunikasi dan Informatika.
Camat Katang Bidare menjadi salah satu camat yang fokus mengikutu rangkaian kegiatan Musrenbang tingkat provinsi ini berharap provinsi dapat mengakomodir usulan-usulan dari Kabupaten Lingga yang beberapa diantaranya berada di wilayah Kecamatan Katang Bidare. Mudah-mudahan porsi APBD Provinsi untuk Kabupaten Lingga dapat lebih dari tahun-tahun sebelumnya.
(Iwan)