Kordinator Gemilau Geram Lihat Bupati Lingga Lantik Pejabat Korup Badoar Jadi Kabag Umum


Kordinator Gemilau Geram Lihat Bupati Lingga Lantik Pejabat Korup Badoar Jadi Kabag Umum


Wand,Koordinator Gemilau.
Kwarta5.Com Lingga -Tekad Pemerintahan Jokowi untuk memerangi Korupsi nampaknya tak sepenuhnya didukung oleh pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Hal ini terbukti dengan apa yang dilakukan oleh Bupati Lingga Alias Wello di Provinsi Kepulauan Riau.

Padahal sebagaimana diketahui Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan juga Kepala Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama mengenai penanganan PNS yang telah dikenakan hukum pidana kasus korupsi dimana setiap Kepala Daerah diminta untuk menerbitkan SK pemberhentian dengan tidak hormat kepada ASN yang terlibat kasus korupsi dan putusan nya sudah inkracht.

Sikap Alias Wello yang enggan memecat para ASN koruptor yang sudah inkracht tersebut menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat Lingga, terutama dari elemen mahasiswa asal Lingga yang menempuh studi di Tanjungpinang. Siswanda selaku Koordinator Gerakan Mahasiswa Kepulauan (GEMILAU) menilai sikap Bupati Lingga tersebut tak mencerminkan Bupati adalah seorang yang taat hukum.

Parahnya lagi pada pelantikan pejabat di Pantai Napau, Resang, Kamis (21/2/2019), dari 140 pejabat yang terdiri dari Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas terdapat nama Badoar Herry yang dilantik sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga, Badoar Herry diketahui merupakan mantan narapidana kasus korupsi yang sudah memiliki putusan inkracht.

Dengan tidak dipecatnya Badoar namun malah dilantik di posisi yang "basah" semakin menguatkan adanya patgulipat di lingkungan Pemkab Lingga. "Bupati di kelilingi para bromocorah dan tempoyak, menurut kami Lingga saat ini dalam keadaan darurat" sebut Wanda sapaan akrab Koordinator Gemilau.

Wanda juga menyoroti kinerja Sekda Lingga Juramadi Esram yang dinilainya lebih rakus SPPD ketimbang mengurusi jalannya roda pemerintahan di Lingga, "Harusnya Sekda lebih banyak di kantor karena Bupati sibuk di luar dan Wakil keliling ke Pulau-pulau". Celoteh Wanda lagi.

Ditambahkan Wanda banyak persoalan di Lingga yang belum selesai dan terkesan ditutupi, seperti hal nya dugaan penyimpangan dana publikasi di Humas Lingga yang pada pelantikan kemarin pejabatnya dipindahkan ke tempat lain, "Buana (Kasubag Humas Lingga) jangan buang badan, pertanggungjawabkan dana humas yang masih misterius". Ujar Wanda geram.

(Wan)
Lebih baru Lebih lama