Dalam pertemuan tersebut dilapangan tim dari BP Batam yang di wakili oleh Bagian Air dan limbah Binsar Tambunan, mengatakan bahwa pengerjaan kavling yang di lakukan oleh oknum yang membabat hutan lindung tersebut tidak di ketahui oleh BP Batam.
"Kita dari Bagian Air dan Limbah BP Batam untuk wilayah Dam Duriangkang, tidak mengetahui PT Apa yang mengerjakan lahan kavling itu, dan untuk titik lahan hutan lindung persisnya dimana kita juga tidak mengetahui" ungkap Binsar.
Berbeda dengan pendapatan dari Klh Propinsi Kepri, Sub Bagian Lahan Budi, ia mengatakan, bahwa lahan yang di kerjakan oleh PT Krea Cipta Nusa Jaya, tidak termasuk hutan lindung, karna pagar hutan lindung yang lama sudah di pindahkan sesuai dengan Permenhut tahun 2018 Nomor 272.
" Itu titik kordinatnya sudah berubah sesuai dengan Permenhut tahun 2018 Nomor 272, untuk lebih pastinya kita harus membawa alat ukur yang memadai"ujar Budi.
Menanggapi pernyataan dari pihak BP Batam dan Klh Propinsi Kepri,Ketua Lsm Persia Herwin Sahputra mengatakan bahwa ia sangat kecewa dengan pernyataan BP Batam yang tidak mengetahui dimana letak titik hutan lindung resapan air Dam Duriangkang,ungkapnya.
"Jadi Percuma saja kita di undang oleh BP Batam datang kelokasi untuk melihat dimana titik hutan lindung resapan air Dam Duriangkang, mereka saja tidak mengetahuinya, dan begitu juga oleh Klh dari Propinsi Kepri tadi katanya lahan itu tidak hutan lindung sesuai Permenhut, kita minta data autentiknya berkilah juga",ungkapnya.
Lebih lanjut lagi katanya bahwa undangan BP Batam tersebut salah sasaran,yang kita minta turun kelokasi bagian lahan yang datang bagian penggairan,jadi ngak klop dia kata Herwin mengahiri.
(Cn)