Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar, SE., MM saat memimpin rapat audensi bersama Tim Badan Perjuangan Provinsi Kepulauan Natuna – Anambas. Audensi DPRD Natuna bersama Tim Badan Perjuangan Provinsi Kepulauan Natuna – Anambas tersebut dilaksanakan di ruang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna, Jl Yos Sudarso Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna Provinsi Kepri, Selasa (06/06/2023) pagi.
Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar mengatakan, bahwa pihaknya, DPRD Natuna sangat mendukung rencana pemekaran Provinsi Kepulauan Natuna- Anambas. Apabila rencana pemekaran tersebut terbentuk, maka bisa meningkatkan perekonomian masyarakat baik itu masyarakat Natuna maupun Anambas.
Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar SE MM didampingi Wakil Ketua II DPRD Natuna Jarmin Sidik SE saat memimpin rapat audensi bersama Tim Badan Perjuangan Provinsi Kepulauan Natuna-Anambas.
Lanjut Amhar, pihaknya akan mendukung perjuangan tersebut agar keinginan masyarakat Natuna dan Anambas untuk menjadi Provinsi bisa terwujud. Tentu hal itu bisa berdampak pada pengurangan angka pengangguran di dua wilayah Kabupaten.
Selaku Ketua Tim Pemekaran Provinsi Natuna – Anambas H. Umar Natuna menyampaikan, berbagai pertimbangan dan kajian akan dilakukan guna mendukung proposal pengajuan pemekaran Provinsi Natuna-Anambas tersebut.
Seperti pertimbangan historis, geografis, kedaulatan dan pertimbangan potensi peningkatan perekonomian masyarakat baik di Natuna maupun Anambas. Dimana di ketahui saat ini banyak sekali keluhan masyarakat tentang susahnya mencari pekerjaan sehingga banyak masyarakat yang susah perekonomiannya.
H Umar Natuna selaku Ketua Tim Badan Perjuangan Provinsi Kepulauan Natuna – Anambas saat menyampaikan latar belakang dan perkembangan proses perjuangan pemekaran Provinsi Kepulauan Natuna – Anambas.
Sama halnya dengan Panitia Pengarah, H. Ibnu Hajar yang juga anggota DPRD Fraksi Golkar pada 15 tahun silam ini ungkapkan harapan agar pemerintah mendengar aspirasi anak negeri di ujung Utara NKRI. Pemekaran Provinsi akan memberi dampak ekonomi yang cukup besar, kesempatan kerja berpeluang besar.
Ketua Komisi 1 DPRD Natuna Wan Arismunandar Banyak anak-anak Natuna yang selesai pendidikannya baik S1, S2 bahkan S3 tidak kembali ke kampung halaman yang dikarenakan peluang kerja dan peluang cukup sulit.
Para anggota DPRD Natuna saat mengikuti Audensi bersama Tim Badan Perjuangan Provinsi Kepulauan Natuna – Anambas.
“Ada sarjana kita yang tidak kembali dengan bertahan hidup di kita dari bekerja di warung makan, sementara pekerjaan sebagai nelayan ataupun petani sudah kurang pas dengan disiplin ilmu mereka,” ujarnya.
Menanggapi penyajian oleh Ketua Tim Pemekaran, Ketua Komisi I DPRD Natuna Wan Arismunandar mengatakan, menurutnya rencana besar ini sangat bermanfaat sekali bagi pembangunan Natuna- Anambas guna menjadi wilayah yang kuat di garda terdepan NKRI. Dirinya meminta pihak legislatif agar juga berkomitmen, berupaya untuk menjembatani pertemuan tim pemekaran untuk bertemu Mendagri apabila beliau jadi datang ke Natuna pada peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2023 mendatang.
Ketua Komisi II DPRD Natuna Marzuki SH
Sementara Ketua Komisi II DPRD Natuna Marzuki SH mengatakan pemekaran Provinsi Natuna – Anambas harus di penuh, karena merupakan keinginan masyarakat untuk hidup yang lebih layak lagi.
“Apabila hal ini bisa terwujud bisa menjadi kebanggaan buat masyarakat Natuna – Anambas. Untuk mewujudkan hal tersebut maka kita perlu melakukan studi banding ke wilayah Provinsi yang baru saja terbentuk seperti di Papua untuk mengetahui apa saja dokumen yang harus dipersiapkan guna terbentuknya Provinsi ini,” tuturnya.
Senada dengan para Ketua Komisi, Anggota DPRD Natuna lainnya seperti H Pang Ali Anggota DPRD dari Partai PPP, Muhammad Husen dari Partai Gerindra dan Junaidi dari Partai PDIP juga memberikan dukungan yang sama.
(Ilham)