Kwarta5.com Batam,-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk membentuk tim yang dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat, untuk memaksimalkan Dana Insentif Daerah (DID).
Aman SPd.Ketua Pansus LKPJ T.A 2021
Pasalnya, Batam yang seharusnya mempunyai potensi untuk mendapatkan DID sebesar Rp. 100 miliar dari pemerintah pusat, hanya mendapat 25 persen saja, dinilai akibat kurangnya pemahaman Pemko Batam untuk memperoleh dana stimulus tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Batam, Aman, saat diwawancarai usai memimpin Rapat LKPJ di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Batam, Selasa (10/05/2022).
“Berarti ada loss potensi sebesar 75 persen, dan ini yang harus terus dikejar oleh Pemko. Untuk itu, kita dorong Pemko untuk membuat tim diskusi dengan tim kementerian untuk mengetahui persis bagaimana cara agar DID itu lebih optimal,” tuturnya.
Hal ini kata Aman, juga akan direkomendasikan sebagai catatan strategis Panitia Khusus (Pansus) yang akan disampaikan dalam rapat paripurna mendatang bersama Pemko Batam.
Selain itu, Aman juga menyoroti soal pembangunan infrastruktur di Batam. Menurutnya, pembangunan tetap bisa berjalan, asalkan tidak mengabaikan aspek lain di beberapa dinas yang berpotensi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.
Misalnya sekarang fokus ke pariwisata, maka anggaran dinas pariwisata harus ditingkatkan, agar bisa membuat event yang bisa mendatangkan wisatawan, sehingga bisa menaikkan PAD Batam,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Aman menilai dukungan Pemko Batam kepada pelaku Usaha Masyarakat Kecil Menengah (UMKM) sangat rendah. Bahkan kata Aman, data UMKM di Batam tidak ada yang valid. Hal ini tentu menjadi persoalan yang harus diperhatikan.
“Jadi boleh prioritas pembangunan tapi jangan meninggalkan aspek lain yang juga meningkatkan pembangunan kota Batam,” tutupnya
**