Turut hadir dalam Rakornas tersebut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Teten Masduki, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan serta jajaran Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Plt. Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah, Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah, para Kepala Daerah Provinsi dan Kepala Daerah Kabupaten/kota.
Pada kesempatan itu Plt. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian dalam Negeri, Agus Fatoni menyampaikan Rakornas TPAKD merupakan salah satu wujud nyata kebersamaan kita dalam pemulihan ekonomi di masa pendemi covid-19.
Dan terima kasih kepada seluruh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Negar Indonesia, Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah menyamakan satu persepsi dan sinergi dalam usaha pemulihan kondisi perekonomian di masa pandemi covid- 19, guna untuk menciptakan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.
"TPAKD lahir dari inisiasi dan diawali dalam rangka membentuk tim yang sangat penting bagi pemerintah dan pemerintah daerah serta dalam para pemangku kepentingan untuk percepatan akses keuangan di daerah agar mendukung kemandirian daerah sendiri.,"Papar Agus Fatoni.
"Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dalam upaya mencapai tingkat inklusi keuangan sebesar 90% di tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo .,"Terang Agus Fatoni.
Senada dengan Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan konsumen, Tirta Segara juga melaporkan tema Rakornas TPAKD tahun 2021 yaitu “Percepatan akses keuangan di daerah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional”
"Karena berbagai inisiatif Keuangan menjadi salah satu topik pembahasan dalam pertemuan G20 untuk memberikan dan daya ungkit mempercepat pemulihan ekonomi secara global, antara lain melalui digitalisasi keuangan dan UMKM di daerah.,"Ungkap Tirta Segara.
"Percepatan akses keuangan di daerah menjadi salah satu strategi dalam mendukung pemulihan ekonomi Indonesia dan pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024. Untuk mewujudkan hal tersebut maka keberadaan dan peran dari peta TPAKD menjadi sangat penting.,"Ujar Tirta Segara.
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai forum koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait, memiliki tujuan untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di seluruh daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera. (Ilham)