Rapat dengar pendapat tersebut membahas agenda program kerja pemerintah menangani persoalan Covid 19 .DPRD tetap mendesak Pemerintah agar segera menyalurkan segala macam bentuk bantuan sosial sebelum hari raya, agar beban masyarakat selama Covid 19 dapat sedikit teratasi. Dan pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif berkomitmen akan melaksanakan tanggungjawabnya sebagaimana yg diharapkan oleh seluruh masyarakat Kab. Lingga.
Aziz Martindaz wakil ketua I dprd lingga dalam kesempatan menanggapi sorotan masyarakat dari persoalan penerimaan PTT dan penetapan sumbangan Tunjangan Daerah bagi ASN sebesar Rp 500.000 untuk eselon II , Rp. 300.000.untuk eselon III. Rp. 200.000.untuk eselon IV dan Non eselon Rp. 100.000.hal ini sangat di sayangkan akan kebijakan tersebut.
"Kita tetap mendukung kebijakan pemerintah namun ketika ada hal hal yang belum singkron kita juga tetap menolaknya dan perlu kajian ulang.Semestinya ditengah wabah covid saat ini masyarakat butuh anggaran yg tidak sedikit untuk menormalisasi ekonominya,ini malah pemerintah melakukan penetapan sumbangan Tunjangan daerah untuk Covid bagi ASN yang semulanya 1 bulan menjadi 3 bulan,meskipun hal ini di berlakukan bagi para pelayan publik.dengan di berlakukan akan hal ini adalah bentuk ketidak berdayakan Pemerintah dalam memanajemen pola keuangan pemerintah pada bantuan masyarakat terhadap Covid 19"Ungkap politisi partai golkar ini
Di katanya, terlebih lagi Pemerintah Daerah melakukan rekruitmen PTT. Apalagi Penerimaan tersebut tidak dilakukan dengan transparan bahkan terkesan tertutup.
" Mustinya sekalipun anggaran biaya rekruitmen PTT sudah di sahkan pada APBD Tahun 2020, hendaknya perekrutan di lakukan scara terbuka dan transparan, atau penerimaan tersebut di tunda tahun depan yang di sesuaikan dengan kondisi saat ini di mana musibah nasional ini hingga berdampak pada anggaran pembangunan daerah banyak yg di rasionalisasi.pertanyaannya, Apakah kebijakan rekruitmen PTT merupakan kebijakan rasional? tutur aziz
Selain dari itu,keputusan menetapkan sumbangan tunjangan bagi asn kita merasa agak kurang pas karena bukankah anggaran untuk penangganan covid itu sudah di siapkan sebesar 36 milyar, Kita tidak yakin anggaran yg sudah diploting sebesar 36 M tidak mampu menyelesaikan persoalan ini.dengan betapa sulitnya keadaan ekonomi setelah terjadinya Covid 19 ini. Urai nya.
" Oleh karena itu kami dari Partai Golkar telah diintruksikan dari partai golkar pusat maka Fraksi Partai Golkar Kabupaten Lingga untuk menolak ke Dua kebijakan tersebut, karena dinilai telah mencedrai hak-hak masyarakat, baik masyarakat secara umum maupun masyarakat yg tergabung dalam ASN.di mana ditengah kesulitan ekonomi dari dampak Covid 19 ini. Dan kita akan sgera menyurati fraksi partai golkar untuk menyatakan penolakan terhadap laporan kegiatan pemerintah daerah nantinya"tutup Aziz
Mardian