"Sama-sama menggunakan uang rakyat dari pemerintah, kenapa Damkar BP dan Pemko Batam tidak disatukan saja, toh pimpinannya orang sama, cuma namanya beda, namun tujuannya sama yakni melayani masyarakat. Soal itu nanti akan dicoba dibahas dengan Walikota," katanya.
Azman Kepala Dinas (Kadis) Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Batam mengatakan, saat ini Pemko Batam memiliki 3 Pos Damkar.
" Damkar milik Pemko Batam ada tiga, Pos Damkar di Tembesi, Nongsa dan Pos Damkar Sei Panas. Kalau untuk aset ada dua di Pos, karena Pos Damkar di Sei Panas masih pinjam pakai dengan BP Batam. Sedangkan Pos Damkar milik BP Batam ada sembilan," kata Azman.
Pada RDP yang dipimpin Budi Mardyanto ini, Azman juga dicecar banyak pertanyaan dari para anggota dewan Komisi I yang mengikuti RDP.
Pertanyaan diawali dari pimpinan rapat yang mana pada laporan rekapitulasi anggaran yang sudah terpakai, pada kegiatannya pihak Damkar tidak mencantumkan rincian nominal.
"Harusnya nominalnya dicantumkan agar bisa diketahui, karena ini akan menjadi cacatatan buat kami," kata budi Mardyanto mengingatkan.
Anggota Komisi I DPRD Batam, Jimmy Nababan yang notabenenya sangat mengusai mutu dan kuwalitas barang untuk peralatan pemadam serta mengetahui harga pasaran spare part mobil mempertanyakannya harga-harga yang dicantumkan dalam laporan.
"Setelah saya baca, ini harganya sudah dua kali lipat dari harga pasaran. Lagian tak mungkin ban dan matahari kendaraan tiap tahun diganti, kan tidak tiap hari ada kebakaran. Mobil saya saja 1,5 tahun baru ganti ban, apalagi mataharinya tak mungkin tiap tahun diganti. Maaf, saya ini sebelum jadi anggota dewan, saya nyalurkan air juga dan sekali bawa airnya bisa lebih dari 5000 liter. Jadi saya tahu sekali pak," kata Jimmy ke Azman.
Selain itu, anggota Komisi I Tohap Erikson Pasaribu juga mempertanyakan soal pembayaran internet Dinas Damkar Kota Batam yang sampai Rp 44 juta pertahunnya.
"Kok bisa bayar internet sampai Rp 44 juta pertahun? itu dipakai untuk apa?," tanya Tohap Erikson Pasaribu ke Azman penasaran.
Selain itu, Anggota dewan juga meminta agar upah para honorium di lingkungan Damkar Pemko Batam ditingkatkan sebab pengupahannya di bawah UMK sedangkan resiko kerjanya sangat berbahaya.
(K5/Ag)