Hadir dalam rapat penyampaian keputusan Catatan Strategis oleh DPRD Lingga ini dihadiri oleh Wakil Bupati Lingga M Nizar, Setda Lingga, Juramadi Esram, para Kepala OPD, serta tamu undangan. Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lingga, Drs Riono.
DPRD Lingga memberi berbagai koreksi baik itu urusan pemerintah daerah serta kepada masing-masing satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap laporan tersebut yang disampaikan pada April lalu.
Catatan straregis ini pertama adalah tentang kebijakan pemerintah daerah, Kedua pengelolaan keuangan daerah, kemudian penyelenggaran urusan pemerintah daerah, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.
"LKPJ merupakan amanah konstitusi yang wajib dilaporkan. Dalam kaitannya, kepala daerah wajib menyampaikan ke DPRD," tutur Ketua DPRD Lingga, Riono saat memimpin rapat berlangsung.
Untuk urusan kebijakan pemerintah daerah, DPRD melalui juru bicaranya, Salmizi menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu untuk tetap konsisten pada arah pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMD tahun 2016 hingga 2021.
Pemerintah daerah diminta untuk memuat informasi berkaitan dengan program/kegiatan mana yang telah memberikan sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Ini perlu agar terwujud pelayan prima terhadap masyarakat secara umum," ucap Salmizi.
Untuk urusan keuangan, DPRD menilai relatif masih kecil, sehingga menyebabkan fleksibilitas yang dimiliki oleh Pemkab Lingga untuk mengalokasikan belanjanya pada pembangunan infrastruktur daerah menjadi lambat. DPRD Lingga memaklumi akan hal demikian karena beralasan bahwa sebagian besar program dan kegiatan tidak dapat direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan, karena adanya efesiensi anggaran.
DPRD Lingga ucap Salmizi lagi, menyayangkan karena masih ada OPD yang lemah ataupun kurang matang dalam setiap pengelolaan belanja. Begitu juga termasuk dengan urusan lain, termasuk tugas pembantu dan urusan tugas pemerintahan.
"Maka dalam hal ini DPRD merekomendasikan ke pemerintah daerah agar dapat memberikan perhatian khusus terhadap kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana serta koordinasi antar instansi. Ini perlu diupayakan agar target tecapai. Demikian rekomendasinya," ujar Salmizi lagi.
(