Kwarta5.com Batam - Pemberhentian operasional Gojek di Kota Batam, Kepulauan Riau, per tanggal 1 juni 2017 kemarin menimbulkan keprihatinan di sebagian pemimpin rakyat. Perihal keprihatinan itu disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Bobi Alexander Siregar saat menjamu puluhan driver Gojek yang menyampaikan keluh kesah mereka di Komisi IV DPRD Kota Batam, Jumat (2/6/2017) sore.
"Saya cukup prihatin atas pembekuan Gojek ini. Sebentar lagi mau lebaran, kita tau uang itu sangat dibutuhkan," Kata Bobi
Pemberhentian Operasional Gojek di Kota Batam dinilai suatu tindakan yang krusial. Pasalnya pemberhentian itu tanpa didasari alasan yang teramat jelas.
Jika dikaji secara mendalam keberadaan Gojek di Kota Batam memberikan banyak manfaat dan kemudahan bahkan keuntungan. Perihal manfaat Gojek tersebut juga dibeberkan oleh Riki Indra Kari selaku anggota Komisi IV DPRD Kota Batam.
"Istri saya juga salah satu pengguna layanan Gojek. Istri saya merasa diberikan kemudahan dengan adanya Gojek ini, karena bisa antar pesanan dan bahkan untuk kepentingan lainnya." Jelas Riki
Pembekuan operasi Gojek yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam merupakan suatu tindakan memperbanyak jumlah pengangguran dan bukan tindakan mengurangi angka pengangguran.
Menurut Safrizal, salah satu driver Gojek yang turut hadir menyampaikan keluhannya kepada Komisi IV DPRD Batam menyatakan merasa sangat heran atas tindakan pemberhentian Gojek tersebut. Dirinya merasa bahwa Pemerintah Kota Batam tidak memikirkan nasib rakyat.
"Sebentar lagi lebaran kami pasti sangat butuh uang. Pekerjaan kami adalah driver Gojek, kalau pekerjaan kami saja dicopot mau malan apa kami. Kemana pemikiran Pemerintah, kenapa tidak berpihak pada rakyat kecil." tegas Safrizal.
Mendengar keluhan dan aspirasi para driver Gojek tersebut mengundang Joko Mulyono, Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam untuk ikut angkat bicara. Joko juga merasa prihatin diberhentikannya operasional Gojek. Dikatakan Joko bahwa keluhan - keluhan tersebut akan disampaikan kepada pihak yang lebih memiliki wewenang untuk menindak lanjuti.
"Kami akan melakukan rapat lintas komisi untuk menangani ini." pungkas Joko. (Sy)